Radhat

kami tidak akan meminta putus hubungan kinerja kebijakan dengan kepemerintahan , jika mereka hanya mengolok dan merencanakan tanpa sumber dimana pekerja karyawan dibatasi , undang undang bukan lagi patokan justru menyusahkan , jika hukum online benar ikut serta dalam kepemerintahan justru kenapa pertanyaan ini seolah negri negara tidak mengetahuinya , tidak ada hukum menyetir dalam perusahaan , intergritas perusahaan memiliki kebijakan sendiri dan menegelola kepentingan membuka SDM dalam kepentingan Umum ,

terlalu bodoh dalam menciptakan RUU tata kelola usaha tetapi mentarifan nasional tidak diketahui internasional , justru negara luar lebih memilih gratis dan membangun negaranya tanpa basabasi , terimakasih saya ajukan saya tanda tangan semua negara berhak memiliki hak bebas dalam bekerja , peraturan sudah memihak kepada perusahaan terkait CO owner , leader , pemilik saham , pemilik perusahaan , relasi pekerja , dll.

salam Fadli wirya wirawan S.Kom M.S.I work system microsoft dan googleworkspace , tembusan ini menjadi suatu pilihan penting , kebelakangan ini 5 tahun belum ada perubahan ,titik jenuh sumber penghasilan pekerja justru malah di tarifkan nasional , kami komplain demonstrans bagi prakerja nasional buruh wiraswasta , hingga , pekerja tetap , wfh , remote .

pekerja justice& ministry adalah manufer bukan mengakses , menjaga intergritas perusahaan bukan mengelola atau mengambil hak pajak didalm kinerja , para pekerja .

google dan microsoft menarifkan apa yang di tarifkan pemerintah kepada rakyat kami segenap melihat situasi feedback lencana Central budzet ofiicers , ataupun bank negara .